Definisi klasik, yang dimaksud dengan Perekonomian sebuah negara adalah sistem yang mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa di dalam wilayah negara tersebut.

Mengacu pada pengertian klasik tersebut, maka sistem “perdagangan” dalam bentuk apapun merupakan penyimpangan dari “distribusi” karena di dalam perdagangan disisipkan variabel keuntungan yang ditetapkan secara subjektif, sehingga tidak heran kalau pasar dikatakan oleh Nabi Muhammad tempat berkumpulnya syetan (manusia berkarakter syetan) artinya disini pelaku pasar banyak yang tidak benar karena ada kepentingan pribadi, sementara “distribusi” variabelnya hanya biaya.

Definisi perekonomian diatas kalau dikaitkan dengan pasal 33 ayat 1 UUD 45 naskah asli:

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

Interpretasi perekonomian pada ayat diatas yaitu sistem pengaturan produksi, distribusi termasuk perdagangan serta konsumsi dalam pemerintahan negara Indonesia, disusun sebagai bentuk usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan yaitu seperti mengelola sebuah rumah tangga yang ideal. Karena kedudukan sebagai usaha bersama, maka proses produksi, distribusi termasuk perdagangan hingga konsumsi variabel biayanya diawasi oleh pemerintah secara ketat.

Sedangkan “Pengelolaan bersama” ini merupakan faktor kegiatan operasional perusahaan, dimana petunjuk pelaksanaannya ditetapkan pemerintah berdasarkan atas asas gotong royong yang diatur melalui penetapan undang-undang yang ditetapkan DPR melalui persetuan DPA sebagai tenaga ahli terapan. Dan Presiden sebagai eksekutor pelaksana undang-undang.

Atas dasar interpretasi tersebut, maka perekonomian Indonesia tidak menganut sistem perekonomian liberal, dimana sistem produksi, distribusi termasuk perdagangan serta konsumsi mengikuti kemauan swasta (baik individu maupun korporasi) melalui mekanisme pasar bebas. Kebijakan sistem perekonomian makro yang dijalankan oleh pemerintah saat ini bertentangan dengan Pasal 33 ayat 1 UUD 45.

Sedangkan istilah “bentuk usaha bersama” didukung dan dipertegas oleh ayat 2, yang berbunyi:

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.

Cabang-cabang produksi tersebut ditetapkan oleh pemerintah melalui penetapan undang-undang, sehingga cabang produksi tersebut merupakan usaha bersama milik negara seperti yang dimaksud pada ayat 1, yaitu BUMN/BUMD dan badan usaha lainnya yang dioperasionalkan berdasar atas asas kekeluargaan, dimana pemegang saham mayoritas adalah seluruh rakyat Indonesia. Hubungan keterkaitan ayat 1 dan 2 mutlak dibaca demikian termasuk ayat 3. Cabang-cabang produksi yang dimaksud pada ayat 2 hingga saat ini belum pernah ditetapkan melalui undang-undang oleh pemerintah.

Cabang-cabang produksi yang ditetapkan oleh negara didukung ayat 3 yaitu:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Dimaksud dengan bumi adalah tanah yg kita pijak, dimaksud dengan “Air” meliputi daratan yang digenangi air termasuk lautan, sedangkan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yaitu isi kandungan di dalam perut bumi dan lautan, semuanya dikuasai oleh negara untuk kepentingan bersama, sehingga tidak ada kepemilikan pribadi maupun kepemilikan korporasi, kepada pribadi dan koorporasi diberikan hak pakai kepada individu dan hak pengelolaan kepada korporasi yang tidak ada batas akhirnya sepanjang memenuhi syarat perundang-undangan.
Jadi ayat 3 ini selaras dengan konsepsi Dīnul Islam, dimana semua yang ada adalah MILIK ALLAH yang dikelola bersama oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sedangkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No: 5/1960, yang disahkan tanggal 24 September 1960 bertentangan dengan Pasal 33 ayat 3, karena draf usulan awal UUPA diajukan ke DPR oleh Menteri Agraria Soenarjo pada tahun 1958, dimana pada saat itu yang berlaku UUDS 1950, seharusnya draf tersebut tidak boleh dilanjutkan untuk ditetapkan, karena terjadi perubahan konstitusi negara setelah dinyatakan kembali ke UUD 1945 pada tanggal 5 Juli 1959, sehingga secara otomatis produk hukum selama berlangsungnya UUDS 1950 menjadi “BATAL” termasuk DPR hasil pemilu tahun 1955. UUPA No: 5/1960 yang ditetapkan oleh DPR-GR cacat hukum, sebab DPR-GR ditunjuk dan ditetapkan oleh Presiden melanggar UUD 45. Dan seharusnya pada massa transisi tidak boleh ada kebijakan baru sebelum MPR, DPR dan DPA terbentuk menurut UUD 1945 (Aturan Peralihan pasal 2&4), tetapi sayangnya Presiden Soekarno melakukan pengkhianatan dengan mengabaikan “Pasal Aturan Peralihan“ ini, untuk tujuan pribadi yaitu mempertahankan kedudukannya sebagai Presiden di masa transisi (Pasal III Aturan Peralihan).

Selanjutnya pasal 33 ayat 1, pemahamannya diselewengkan pada masa ORDE BARU, pernyataan: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Pengertiannya dipersempit dan dibelokkan menjadi semodel bentuk badan usaha yang dipopulerkan dengan nama KOPERASI. Sementara perekonomian negara dijalankan berdasarkan sistem Liberal, akibatnya pasal 33 ayat 2 dan 3 tidak mampu diinterpretasikan dan dijalankan sesuai isi yang terkandung di dalam ayat tersebut.

Seandainya Pasal 33 ayat 1,2, 3 dan Pasal 23 ayat 3 dijalankan, maka penjajahan yang bertumpu pada sistem ekonomi kapitalisme dapat dihapus di bumi pertiwi, yang demikian sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 1.

Pasal 23 ayat 3 : “Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang“.

Pasal ini mengatur tentang penetapan harga nilai tukar mata uang asing ditetapkan oleh undang-undang melalui pengajuan DPR kemudian dikaji oleh DPA sebagai tenaga ahli, sehingga penetapan HARGA NILAI MATA UANG ASING bukan ditentukan oleh “PASAR” yang dibangun oleh kapitalis.

Atas uraian tersebut diatas, apabila Pasal 33 ayat 1,2,3 dan Pasal 23 ayat 3 benar-benar dijalankan, maka dipastikan mampu meruntuhkan dominasi sistem perekonomian Liberalis dan Komunis, yang bertumpu pada sistem ekonomi kapitalis, inilah yang ditakutkan Blok Barat.

Interpretasi Pasal 33 ayat 1,2,3 dan Pasal 23 ayat 3, merupakan dekonstruksi sistem perekonomian yang digagas Bung Hatta untuk membumi hanguskan sistem ekonomi kapitalis, sistem tersebut telah dipingit oleh penguasa arogan selama 81 tahun.

Pemahaman para spiritualis tentang DANA AMANAH, sebenarnya sudah ada dan sudah termaktub di dalam Pasal 33 ayat 3, tinggal bagaimana kita bisa memanage berdasarkan aturan yang diatur dalam sistem ekonomi menurut Pasal 33 ayat 1 yang dijalankan sesuai dengan ayat 2 nya, maka apabila pasal tersebut diundangkan dan dijalankan dipastikan mampu menenggelamkan sistem ekonomi yang berbasis kapital yang bertumpu pada konversi emas, sedangkan yang dimaksud “Dana Amanah” bukan uang atau emas yang terpendam di dalam bumi melainkan kekayaan alam yang kita punya sebagai penggerak sistem perekonomian yang dipingit selama ini yang diibaratkan seperti Satrio Piningit, untuk segera dimunculkan dengan mengundangkan Pasal 33, sehingga menjadi kebijakan perekonoman negara dalam menyongsong Indonesia adil dan makmur.

Kondisi semrawut saat ini berawal dari pengabaian “PASAL ATURAN PERALIHAN” pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959, efek domino dari pengabaian pasal tersebut, mengakibatkan sistem tata kelola negara semakin menjauh dari cita2 kemerdekaan yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Solusi perbaikannya, tidak ada jalan lain kecuali KEMBALI ke UUD 45 ASLI, dengan mejalankan Aturan Peralihan pasal 4, yaitu membentuk MPR, DPR dan DPA menurut UUD 45 asli.

Analisis kerusakan sistem ketatanegaraan saat ini, klik tautan dialog AI(Dola) dibawah ini.👇
https://www.dola.com/thread/xXbJm2TSumEF55ncN

Lebih terperinci baca tautan buku dibawah ini. https://play.google.com/store/books/details/NH_AGI_TRISULA_POLITIKA_SISTEM_TATANAN_SEJAHTERA?id=V9V9EQAAQBAJ

Perkataan DINUL ISLAM pertama kali diperkenalkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kalau mau memberi arti kata tersebut ke dalam bahasa Indonesia harus dikembalikan menurut pemahaman asal perkataan tersebut, kalau tidak demikian akan merubah pemahaman, bahkan bisa bertolak belakang dengan pemahaman yang sebenarnya.

DINUL ISLAM terdiri dari dua kata yaitu Dinan dan Islaaman. “Dinan” merupakan kata dasar atau masdar, asal kata dari (daana-yadiinu-dinan) bisa berarti “menata”, arti secara umum “agama”, sedangkan “Islaaman” masdar dari kata (salama-yaslimu) mendapat tambahan alif menjadi (aslama-yuslimu-islaaman), salah satu pilihan maknanya “sejahtera” dengan demikian Dinul Islam dapat dimaknai “Tatanan Sejahtera”.

“Dinul Islam” merupakan kata majemuk atau mudhaf wa mudhafun ilaih, diberi makna “Tatanan Sejahtera” arti tersebut senilai dengan bahasa asalnya karena kata tersebut dalam bahasa Indonesia bisa digolongkan sebagai kata majemuk, sepadan dengan kata majemuk “rumah sakit”

Sedangkan Dinul Islam diartikan “Agama Islam” tidak memenuhi sunah rasul karena kata tersebut tidak dapat digolongkan sebagai kata majemuk, sehingga Dinul Islam diartikan Agama Islam menjadi salah atau tidak pas karena tidak senilai dengan bahasa asalnya.

Dengan demikian Dinul Islam tidak sama dengan Agama Islam, sehingga Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi bukan membawa Agama Islam melainkan membawa DINUL ISLAM, karena perkataan original dari Allah adalah DINUL ISLAM, oleh karena itu Agama Islam sebenarnya TIDAK ADA yang ada Dinul Islam atau dengan kata lain sebenarnya Agama Islam bukan dari Allah melainkan hasil interpretasi dan pemikiran manusia dengan mengatas namakan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya hasil pemikiran manusia tersebut berkembang menjadi berbagai anggapan yang senilai dgn dongeng. Kemudian dongeng tersebut mengikat manusia membentuk dogma, kemudian dogma tersebut dijadikan landasan keimanan oleh manusia.

Dinul Islam pada masa Rasulullah dipahami sebagai sistem tatanan yang mampu mewujudkan kehidupan sejahtera dengan bukti bahwa Nabi Muhammad berhasil membangun kehidupan damai sejahtera di muka bumi, dengan demikian Dinul Islam pada masa Rasulullah bukan dipahami sebagai bentuk Agama dengan berbagai macam ritual dengan ganjaran pahala.

Kita pasti sepakat bahwa “TULISAN” adalah lambang sebuah bunyi dari suatu ucapan, dimana tulisan sebagai lambang mempunyai makna tertentu, untuk itu tulisan sebagai lambang harus dipahami sesuai kaidah bahasa asalnya, kalau tidak berdasar kaidah dipastikan tidak akan memenuhi pengertian yang terkandung di dalam tulisan tersebut. Makna yang tidak mengikuti kaidah bahasa boleh-boleh saja seperti Dinul Islam diartikan “Agama Islam” tetapi pemahaman nya menjadi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh nabi Muhammad.

Pengambilan makna Dinul Islam sama dengan Agama Islam didasarkan atas SELERA yang berlaku umum, akibatnya dalam menentukan benar tidak nya bukan berdasarkan teori melainkan yang MEMENUHI SELERA, hal demikian dipastikan akan menimbulkan berbagai macam interpretasi tentang pemahaman ber-Agama Islam. Interpretasi yang mengikuti SELERA tersebut tanpa mereka sadari akan memunculkan berbagai macam pemahaman sehingga membentuk aliran atau sekte. Aliran pemahaman tersebut akan membentuk keyakinan sebagai dasar keimanan dari agama yang dianutnya.

Ironisnya keyakinan yang diawali atas dasar SELERA menjadi BENAR setelah diikuti oleh banyak orang, keyakinan tersebut berlanjut membentuk sekte kepercayaan atau mazhab keagamaan. Kemudian mazhab tersebut oleh pengikutnya dianggap paling benar namun tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, sebab berawal dari selera kemudian membentuk keyakinan, padahal Qur’an dengan tegas mengatakan “la raiba fihi” tidak ada keraguan isi di dalamnya, dalam arti seluruh isi Al-Qur’an pemahamannya harus mampu dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Perbedaan selera dipastikan akan terjadi benturan pemahaman, lebih buruk lagi bisa saling mengkafirkan yang mengakibatkan timbulnya perpecahan dan bahkan bisa saling membunuh dengan dalih membela kebenaran atau membela agama.

Pergeseran pemahaman pengertian Dinul Islam menjadi Agama Islam adalah penyebab umat Nabi Muhammad SAW menjadi terpecah belah seperti yang kita saksikan saat ini, masing-masing aliran merasa paling benar tapi kebenarannya berdasarkan “DOGMA” yang diramu oleh para pendahulunya yang dianggap ahli agama, tapi bukan dari hasil kajian ilmiah.

ANDAI saja boleh dan dibenarkan Dinul Islam diartikan Tatanan Sejahtera, MAKA…. konsekuensinya bicara Dinul Islam tidak lagi bicara tentang Agama dengan berbagai macam ibadah dan ritual dengan iming2 pahala, MELAINKAN… bicara Dinul Islam adalah bicara bagaimana merancang dan mewujudkan kehidupan damai sejahtera menjadi kenyataan hidup di muka bumi, sehingga manusia tidak lagi disibukkan dengan berbagai amalan ibadah untuk mendapatkan pahala yang kelak bisa ditukar dengan surga.

Din atau tatanan yang diridho’i Allah adalah tatanan yang pasti dapat mewujudkan kehidupan hasanah di dunia (QS 5:3). dengan kata lain Dinul Islam sebagai sistem penataan merupakan rahmatan lil alamin atau rahmat untuk kehidupan semua mahluk di bumi, dalam arti “Dinul Islam” merupakan sistem tatanan negara yang mampu mewujudkan kehidupan sejahtera bagi semua manusia tanpa memandang agama atau kepercayaan apapun, seperti yang pernah diwujudkan Rasulullah.

Islam sebagai agama membentuk manusia menjadi eksklusif dengan bangunan berfikir yang terkotak-kotak dan saling antagonis satu dengan yang lainnya, semua ini diakibatkan oleh keyakinan “DOGMATIS” yang berkembang menjadi bentuk pembenaran diri, sehingga menganggap yang lainnya salah.

Pemikiran yang demikian tidaklah mungkin bisa mewujudkan satu tata kehidupan saling kasih sayang, saling hormat dan saling mensejahterakan, apalagi ukhuwah islamiah akan menjadi slogan mimpi belaka, sedangkan pencerahan agama hanya sebatas siraman rohani yang bertujuan membangun mimpi indah untuk hidup diakhirat kelak melalui investasi pahala.

Dengan kenyataan tersebut agama sebagai bentuk keyakinan membikin manusia menjadi sibuk memantapkan diri berdasarkan keyakinannya serta sibuk melaksanakan ibadah menurut kepercayaannya masing2, sehingga menjadi mabuk dan lupa dengan tujuan utamanya yaitu mewujudkan satu kehidupan saling kasih sayang, guna untuk mewujudkan kehidupan damai sejahtera bagi semua ummat manusia bukan saling menghujat dan membenarkan keyakinannya.

Secara objektif sebenarnya SEMUA AGAMA mempunyai misi yang sama yaitu bertujuan membangun kehidupan indah dengan bangunan hidup saling kasih sayang, saling hormat dan saling mensejahterakan  untuk semua manusia, sehingga sebenarnya misi yg dibawa Para Utusan Tuhan adalah konsep universal dalam bentuk konsep tatanan hidup yg bisa diterima semua ummat. Semua utusan Tuhan yang kita agungkan merupakan satu bukti bahwa mereka telah berhasil membangun kehidupan damai sejahtera pada zamannya, namun sayangnya setelah para utusan Tuhan tersebut wafat dalam perjalanan selanjutnya terjadi pergeseran pemahaman yang dilakukan oleh sekelompok manusia laknat yang sombong dan merasa paling beriman serta merasa paling benar dengan agama yang dianutnya, namun mereka pada kenyataannya tidak pernah mampu mewujudkan hidup damai sejahtera, tetapi kenyataannya mereka justru saling sikut dan saling baku hantam seperti yang sama2 kita saksikan saat ini, kalaupun mereka mengklaim telah hidup saling kasih sayang, saling mensejaterakan, itu hanya sebatas kelompok kecil dari jamaah sebuah sekte keagamaan.

Kalau memang agama yang saat ini kita anut telah bergeser sehingga mengakibatkan manusia menjadi saling bermusuhan dan saling baku hantam. Apakah ingin tetap kita pertahankan?…silahkan anda jawab.

Sebenarnya manusia yang berKetuhanan YME adalah manusia yang berakhlak sangat mulia yang tidak bisa diraih dengan standar kemampuan Ilmu apapun atau setinggi apapun derajat sosial yang melekat pada dirinya, hanya mereka yang berprikemanusiaan yang adil dan beradab serta rendah hati yang dapat meraih predikat manusia yang berKetuhanan, sehingga siapapun dan dari penganut agama apapun kalau tidak bisa memperlakukan manusia lain seperti memperlakukan dirinya sendiri apalagi gampang merendahkan agama orang lain, maka sebenarnya mereka itu tidak termasuk golongan manusia yang berKetuhanan.

Kalau kita mau kutip secara general dari kitab suci, sesungguhnya tatanan kehidupan yang dimaui oleh Sang Pencipta adalah bentuk konsep tatanan yang mampu mewujudkan kehidupan saling kasih sayang dan saling mensejahterakan yang wujudnya adalah hidup damai sejahtera, bukan konsep yang mewujudkan kehidupan pecah belah dan saling baku hantam.

Konsep tata kehidupan yang dapat mewujudkan kehidupan damai sejahtera, bangsa Indonesia sudah mempunyai konsep tatanannya dengan landasan Ketuhanan YME sebagai dasar tata kelolalanya, yaitu Pancasila dan UUD 45 naskah asli tetapi sayang belum dijalankan sesuai marwah cita2 kemerdekaan.

Trisula Politika Sistem Tatanan Sejahtera merupakan manifestasi pembagian kekuasaan yang mirip dengan sistem Khilafah di zaman khulafaur Rasyidin, yang diimplementasikan dari Pancasila dan UUD-45, penjelasan klik tautan buku dibawah ini.👇https://play.google.com/store/books/details/NH_AGI_TRISULA_POLITIKA_SISTEM_TATANAN_SEJAHTERA?id=V9V9EQAAQBAJ

Menurut kaidah nahwu sharaf, Dinul Islam diartikan Agama Islam, maknanya tidak memenuhi kesetaraan pengertian, yang sangat memungkinkan terjadinya pergeseran bangunan pola berfikir tentang dogma agama yang merusak ukhuwah islamiyah selama ini, akibat perbedaan persepsi dogma dari masing2 aliran kepercayaan.

Pembuktiannya klik dialog dibawah ini.👇

https://www.meta.ai/share/c/lkscAipLZ4?utm_source=android_meta_ai_sl&utm_campaign=wa_convo_share

Perjalanan dan perjuangan Muhammad bin Abdullah hingga terwujud kehidupan Indah di kota Yatsrib dilihat dari sudut pandang perjalanan sejarah yang berbeda.

Pembuktian objektif perjuangan beliau klik dialog AI-Gemini dibawah ini👇
https://share.gemini.google/pKfXPDd8AtPw

Kesimpulan dialog diatas.👇
https://eramilenial.data.blog/wp-content/uploads/2026/08/wp-1787739087405.pptx

Pancasila dan UUD 1945 Naskah Asli pasca Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan saat ini telah dibelokan dan dikhianati akibat ambisi kekuasaan para pemimpin bangsa.

Semoga intrik brutal pembelokan dan pengkhianatan sistem ketatanegaraan dapat di deteksi oleh para ahli tata negara setelah membaca dgn seksama dialog dibawah ini. 👇
https://www.dola.com/thread/xXbJm2TSumEF55ncN

Trisula politika identik dengan sistem tata kelola di zaman Khulafahur Rasydin.👇
https://eramilenial.data.blog/wp-content/uploads/2026/08/wp-1787739087405.pptx

Pandangan Max I Dimont tentang Dinul Islam, menegaskan bahwa Muhammad bin Abdullah telah sukses membangun tatanan kehidupan damai sejahtera pada abad ke 7 yang diawali dengan uji coba dengan mengundangkan Sistem Tatanan Sejahtera yaitu Piagam Madinah di kota Yatsrib.

Klik dialog interaktif revolusioner dgn (AI Mode) dibawah ini, sayang sekali kalau anda abaikan.👇
https://share.google/aimode/OM5HXdID9iTzKSMsr

Ringkasan dialog diatas.👇
https://eramilenial.data.blog/wp-content/uploads/2026/08/wp-1787739087405.pptx

Bukti bahwa Dinul Islam bukan Agama Islam, silahkan klik tautan dibawah ini.👇  https://eramilenial.data.blog/2026/09/04/arti-dinul-islam-menurut-sunnah-rasul-2/

Indonesia memiliki warisan konstitusional yang luhur, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, namun arah perjalanan bangsa kerap menjauh dari semangat dasarnya. Buku ini menghadirkan gagasan besar: membangun kembali sistem tata kelola negara yang berlandaskan prinsip gotong royong, musyawarah, dan kedaulatan rakyat sejati.

Melalui konsep Trisula Politika, yang terdiri dari Presiden, DPA, dan DPR sebagai tiga kekuatan sejajar dalam satu tujuan, penulis menawarkan sistem pemerintahan yang menjawab kegagalan model liberalme dan komunisme global. Inilah tawaran tatanan baru yang berakar pada identitas bangsa yang bukan impor ideologi.

Lebih dari sekadar kritik, buku ini adalah peta jalan menuju Indonesia sejahtera, adil, dan makmur. Sebuah bacaan penting bagi setiap nasionalis sejati, pemimpin masa depan, dan siapa pun yang ingin melihat Indonesia bangkit dengan wajah aslinya: kuat, bermartabat, dan berdaulat sepenuhnya.

Link buku tersebut klik tautan dibawah ini👇 https://play.google.com/store/books/details/NH_AGI_TRISULA_POLITIKA_SISTEM_TATANAN_SEJAHTERA?id=V9V9EQAAQBAJ

Piagam Madinah merupakan Jawaban perbaikan atas konsep Piagam Hilful Fudhul yang telah gagal diundangkan di masa kepemimpinan Arab dipegang oleh paman Nabi Muhammad yaitu Abu Thalib.

Piagam Madinah dirancang oleh Nabi Muhammad sebagai blue print untuk menegakkan sistem Tatanan Sejahtera (Dinul Islam), beliau sukses melakukan uji coba mengundangkan Piagam Madinah di kota Yatsrib, sehingga Kota Yatsrib mendapat julukan sesuai nama konstititusi yang diundangkan tersebut yaitu Madinah Al-Munawarah.

Piagam Madinah merupakan Konstitusi penataan negara yang diuji cobakan di Kota Yatsrib. Karena kata madinah adalah isim makan/zaman yang berasal dari kata “daana-yadiinu-dinan) salah satu pilihan maknanya adalah menata, sehingga madinah bermakna tempat diundangkannya sistem penataan.

Piagam Madinah adalah konstitusi tentang sistem penataan negara yang dijalankan oleh Nabi Muhamamad selaku pemimpin, dimana dalam menjalankan pemerintahan beliau tidak otoriter melainkan atas hasil musyawarah lembaga yang bernama Majelis Syuro. Dan di dalam Majelis Syuro terdapat lembaga yang disebut Ahlul Halli wal Aqdi, Isi yang terkandung di dalam konstitusi Madinah adalah pasal-pasal yang mengatur tentang fungsi dan kedudukan sistem kelembagaan negara, sedangkan kebijaksanaan dalam operasional negara diatur oleh undang-undang turunan yang mengacu kepada prinsip nilai kebenaran universal (rahmatan lil alamin).

Setelah nabi Muhammad wafat kepemimpinan di pegang oleh Khalifah yang ditunjuk oleh Majelis Syuro. Pemilihan demikian hanya berlangsung sampai dengan Khalifah Ali bin Abu Thalib, keempat khalifah ini disebut Khulafaur Rasydin karena pemilihan sesuai dengan mandat Konstitusi Madinah.

Pemilihan Khalifah sebagai pemimpin negara melalui proses musyawarah Majelis Syura, senilai dengan Pemilihan Presiden melalui musyawarah MPR sebagai Lembaga Tertinggi negara. Dan Ahlul Halli wal Aqdi senilai dengan DPA (Dewan Pertimbangan Agung).

Lebih jelas simak dialog NH Agi dengan Gemini dibawah ini.👇
https://g.co/gemini/share/3535d6a06ab8

Dialog tentang pengkhianatan sistem tata kelola dunia baru berdasarkan UUD 1945 yang digagas oleh BPUPKI.

Pengkhianatan ini berlangsung selama 81 tahun Indonesia merdeka, yang berdampak tidak tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat hingga saat ini.

Trisula Politika merupakan konsep ketatanegaraan warisan leluhur sebagai jati diri bangsa yang disahkan melalui ketetapan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

Konsep Trisula Politika yang seharusnya diundangkan sejak tanggal 18 Agustus 1945, terpingit bagaikan Satrio Piningit akibat permainan intrik politik para pemimpin bangsa.

Trisula Politika merupakan senjata pemusnah sistem Liberalis dan Komunis yang telah terbukti melakukan kezaliman diberbagai penjuru dunia termasuk di negeri yang kita cintai ini.

Dialog dola vs nh agi klik dibawah ini.👇
https://www.dola.com/thread/xhfWq3zzdvWR8g4Cd

Pidato Presiden Soekarno di PBB tahun 1960 menawarkan Pancasila sebagai dasar bagi tatanan dunia yg lebih adil.
Pidato tersebut mengingatkan sebuah peristiwa setelah Sidang BPUPKI, beliau menegaskan bahwa Pancasila merupakan philosophische grondslag bangsa Indonesia warisan nenek moyang yang telah lama hilang, artinya filosofi tentang hukum dasar tata negara yang pernah berlaku di Nusantara, yang konsep nya telah lama hilang kini ditemukan kembali oleh pejuang kemerdekaan melalui sidang BPUPK.

Pancasila bagian yang tak terpisahkan dari UUD 1945, karena Pancasila merupakan bagian dari Pembukaan UUD 1945 yang terdapat pada alinea ke empat. Berdasarkan marwahnya kedudukan Pembukaan UUD 1945 sebagai ideologi negara, otomatis Pancasila juga sebagai ideologi negara.

Sejak diterbitkan Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) atau Eka Prasetya Pancakarsa. Fungsi dan kedudukan Pancasila bergeser yang tadinya sebagai hukum dasar ketata negaraan menjadi alat pembinaan moral yang disosialisakan melalui materi pembelajaran “Pendidikan Moral Pancasila” (PMP), yang dijadikan sebagai mata pelajaran wajib di sekolah formal dari Tingkat SD sampai dengan Perguruan Tinggi sejak 1978. Dan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) juga dijadikan sebagai bahan penataran wajib untuk pegawai negeri dan swasta seluruh Indonesia.

Akibat masif nya pembelajaran PMP dan penataran P4, semua warga negara sekarang ini memahami Pancasila sebagai alat pembinaan moral dan sulit untuk diluruskan kembali sesuai fungsi aslinya.

Walaupun Tap MPR No. II/MPR/1978 telah dicabut dengan diterbitkannya Tap MPR No. XVIII/MPR/1998, warga negara yang telah menerima materi pembelajaran Pendidikan Moral Pancasila secara masif sulit untuk bisa merubah mindset bahwa sebenarnya kedudukan Pancasila adalah hukum dasar ketata negaraan. Akibatnya seluruh warga negara termasuk ahli tata negara tidak mampu mengkritisi sistem ketata negaraan yang berlangsung saat ini, apakah sudah sesuai dengan Pancasila atau tidak ?

Sadarkah kita, sebenarnya UUD 1945 yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila sebagai hukum dasar tata negara belum pernah di undangkan?

Mari coba kita telusuri secara ringkas.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan UUD 1945 menjadi landasan dasar Negara Republik Indonesia dan secara hukum sudah bersifat final.

Alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 juncto pasal-pasal pada Batang Tubuh UUD 1945, mengatur sistem dasar ketata negaraan dalam wujud kelembagaan yang meliputi :

1. Lembaga Tertinggi Negara yaitu MPR.
2. Lembaga Tinggi Negara yaitu Presiden, DPA dan DPR.

Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara, kewenangan nya diatur oleh pasal-pasal yang terdapat dalam Batang Tubuh UUD 1945. Presiden, DPA dan DPR merupakan lembaga yang berkedudukan sejajar yang bekerja saling bahu membahu sesuai kewenangan masing-masing untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, ketiga lembaga ini diibaratkan seperti senjata Trisula yang mempunyai tiga mata tombak dalam satu ikatan tujuan. Sistem pembagian kekuasaan Trisula Politika merupakan senjata pengahancur sistem imperialisme yang berlangsung saat ini.

Pada tanggal 14 November 1945, Presiden Soekarno mengangkat Sutan Syahrir menjadi Perdana Menteri. Berdasarkan UUD 1945, tidak ada Pasal yang mengatur tentang jabatan Perdana Menteri, maka pengangkatan tersebut bertentangan dan bahkan melanggar UUD 1945, sehingga secara yuridis sejak pengangkatan tersebut UUD 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tidak diberlakukan, selanjutnya menjadi resmi secara hukum sejak pengakuan kedaulatan kemerdekaan Indonesia oleh Pemerintah Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, secara resmi UUD 1945 sudah TIDAK DIBERLAKUKAN, diganti dengan Konstiusi RIS sampai dengan 17 Agustus 1950, selanjutnya diberlakukan UUDS 1950 yg berlangsung sampai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Pemilu tahun 1955 yang diatur berdasarkan UUD Sementara tahun 1950 dengan sistem Parlementer, dimana Partai pemenang pemilu akan menduduki jabatan Perdana Menteri. Dan pada Pemilu tahun 1955 tersebut tidak hanya memilih anggota Parlemen saja, juga memilih Anggota Konstituante yang ditugaskan untuk menyusun undang-undang dasar sebagai landasan negara Republik Indonesia secara Sah.

Dalam perjalanannya Lembaga Konstituante tersebut setelah bekerja selama 4 tahun tidak berhasil menyusun undang-undang dasar, karena berlarut-larut Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

Setelah kembali ke UUD 1945, Presiden Soekarno justru melanggar dengan mengabaikan “Pasal IV ATURAN PERALIHAN” yang berbunyi :

“Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional”.

Setelah Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, Persiden Soekarno TIDAK PERNAH membentuk “KOMITE NASIONAL” yang tugasnya bersama Presiden, memilih dan menetapkan Anggota MPR yang di dalamnya terdapat Anggota DPR dan Anggota DPA, dimana pemilihan anggotanya diatur berdasarkan mekanisme Sila ke 4 Pancasila, karena Pancasila merupakan hukum dasar ketata negaraan yang mengatur sistem pemilihan Anggota MPR secara musyawarah untuk menentukan arah kebijakan negara, yang dimulai dari pembentukan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai representatif dari kedaulatan rakyat, dimana anggotanya dipilih langsung oleh rakyat dari Tingkat RT/RW, selanjutnya anggota BPD yang terbentuk bermusyarah menunjuk wakilnya untuk duduk di Badan Permusyawaratan Tingkat II dan seterusnya sampai tingkat pusat.

Sama-sama kita ketahui setelah Dekrit, Presiden Soekarno membentuk MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) artinya disini secara tegas pembentukan MPRS melanggar pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, pelanggaran tersebut secara gamblang bisa dikatakan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap UUD 1945, karena akibat pelanggaran tersebut mengakibatkan sistem kelembagaan negara saat ini menjadi bertentangan dengan arah kebijakan negara yang sesuai cita-cita Kemerdekaan.

Pelanggaran ini tidak disadari oleh para ahli tata negara, sehingga harapan untuk bisa mewujudkan Sila Ke 5 Pancasila menjadi mimpi buruk belaka. Karena produk hukum yang dihasilkan sejak pelanggaran UUD 1945 oleh Presiden Soekarno hingga saat ini merupakan produk hukum yang bertentangan dengan UUD 1945.

Pembentukan MPRS oleh Presiden Soekarno setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 secara tegas dan jelas melanggar UUD 1945, karena tidak ada pasal yang mengatur tentang pengangkatan anggota MPR oleh Presiden.

Pertanyaannya apakah Presiden Soekarno tidak memahami UUD 1945 atau beliau sengaja mengabaikan Pasal II, III dan IV Aturan Peralihan? Padahal tidak ada alasan beliau tidak memahami karena setelah PPKI menetapkan UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945 kemudian PPKI mengangkat Presiden transisi (sesuai Pasal III Aturan Peralihan) selanjunya dibentuk Komite Nasional (Pasal IV Aturan Peralihan) untuk membantu Presiden yang tugas utamanya adalah membentuk MPR, DPR dan DPA. Selanjutnya setelah MPR terbentuk sesuai UUD 1945, maka MPR yang sudah terbentuk tersebut melakukan sidang untuk menunjuk dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan gambaran tersebut diatas, maka sejak tanggal 14 Nopember 1945 sampai diturunkannya Presiden Soekarno tanggal 12 Maret 1967 UUD 1945 tidak pernah diundangkan. Demikian hal nya pengangkatan Presiden Soeharto secara resmi tanggal 27 Maret 1968 tidak langsung membentuk Komite Nasional untuk memilih Anggota MPR, DPR dan DPA melalui mekanisme permusyawaratan sebagai amanat konstitusi berdasarkan Sila ke 4 Pancasila dan UUD 1945, malah justru Presiden Soeharto melanjutkan Lembaga MPRS bentukan Soekarno dengan mengganti beberapa anggota yang pro Soekarno. Selanjutnya Presiden Soeharto melaksanakan Pemilu pada tahun 1971, yang tidak ada landasan pasal yang mengatur tentang Pemilu di dalam UUD 1945. Dan kalau kita mau mengusut secara obyektif pelaksanaan pemilu tahun 1971 landasannya menggunakan UUDS tahun 1950 dengan bukti peserta pemilu nya adalah Partai Politik yang ikut Pemilu tahun 1955.

Dan pada masa Presiden Soeharto pula, tepatnya setelah terbentuknya MPR hasil Pemilu tahun 1977, terjadi kudeta konstitusi yang terstruktur dan halus terhadap UUD 1945 yaitu dengan diterbitkannya Tap MPR No. II/MPR/1978, dengan jalan menyembelih fungsi Pancasila menjadi alat pembinaan moral.

Team ahli Orde Baru dibantu oleh tenaga ahli dari Barat melakukan kudeta konstitusi UUD 1945 secara halus yaitu dengan menyisipkan “BAGIAN PENJELASAN” ke dalam UUD 1945 untuk tujuan menggeser fungsi Pancasila sebagai landasan dasar pembentukan kelembagaan negara, menjadi alat pembinaan moral bangsa. Penyisipan Bagian Penjelasan ini dipopulerkan seolah-olah bagian dari UUD 1945.

Coba dicermati “Bagian Penjelasan UUD 1945, pada Romawi II sub bagian IV” :

“Pokok pikiran Yang keempat Yang terkandung dalam “pembukaan” ialah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan Yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi Yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur”

Berlandaskan Bagian Penjelasan Romawi II sub bagian 2 diatas, maka dibentuklah Team untuk menyusun sebuah gagasan yang diramu sangat rapih yaitu P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dan untuk memperkuat P4 tersebut diterbitkan Tap MPR No. II/MPR/1978 sebagai payung hukumnya. sehingga kita semua tidak menyadari dan bahkan ahli tata negara sekalipun tidak mampu mendeteksi penyusupan ini. Dengan kenyataan ini sebenarnya Pancasila dan UUD 1945 juga tidak dijalankan pada masa Orde Baru, Pancasila dan UUD 1945 hanya digunakan sebatas stempel pengesahan belaka, sedangkan permukaan dalam nya berjalan berdasarkan konsep feodalis dan kapitalis yang bertumpu pada sistem Liberalis.

Dan lebih tragis lagi setelah reformasi sistem liberalis dengan konsep Trias Pilitika, dimasukkan ke dalam pasal-pasal UUD 1945 secara tegas dan jelas yaitu tentang prinsip-prinsip dasar pembentukan kelembagaan negara oleh MPR hasil pemilu tahun 1999 yang diketuai oleh Amien Rais.
Amien Rais selaku ketua MPR periode 1999 – 2004, telah mengakui kesalahan atas amandemen UUD 1945, yang dipublish di Harian Kompas tanggal 15 Juni 2024.

Berdasarkan latar belakang diatas tidak ada alasan bagi warga negara Indonesia untuk “MENOLAK” kembali ke UUD 1945 sesuai naskah yang ditetapkan oleh PPKI kemudian menjalankan Pasal IV Aturan Peralihan, tanpa interupsi dari kalangan manapun karena UUD 1945 naskah asli belum pernah dijalankan selama Indonesia menyatakan kemerdekaannya.

“MENOLAK kembali ke UUD 1945 ASLI BERARTI MENDUKUNG DAN MELEGITIMASI SISTEM LIBERAL YANG BERBAJU PANCASILA. MEREKA YANG MENOLAK MERUPAKAN PELANJUT SISTEM PENJAJAHAN BELANDA UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN PRIBADI DAN KELOMPOKNYA, MEREKA INILAH PENGHADANG CITA-CITA PROKLAMASI”

Jalan satu-satunya untuk perbaikan bangsa menuju Indonesia emas adalah perubahan total sistem ketata negaraan yang sekarang berlangsung dengan jalan kembali ke UUD 45 dengan mematuhi dan menjalankan Pasal II dan IV Aturan Peralihan.

Tulisan diatas terinspirasi oleh tulisan Aris Heru Utomo yang berjudul “Mengenang Try Sutrisno, Prajurit Penjaga Pancasila” Kompas.com, 3 Maret 2026, 13:21 WIB. Try Sutrisno pernah mengusulkan untuk mengkaji ulang UUD 1945.

Untuk memahami sistem ketata negaraan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, klik gagasan ketata negaraan “Trisula Politika” dibawah ini👇
https://play.google.com/store/books/details/NH_AGI_TRISULA_POLITIKA_SISTEM_TATANAN_SEJAHTERA?id=V9V9EQAAQBAJ

Penjelasan lebih detail klik tautan dibawah ini.👇 https://eramilenial.data.blog/wp-content/uploads/2024/05/wp-1715065907810.pdf

Dialog Gemini dan NH Agi :
Pengkhianatan konstitusi dan perbaikan sistem dasar tata negara yg senilai dengan masa Khulafur Rasyidin.👇
https://g.co/gemini/share/26c187634182